WartaBuser.com – Wilayah Sukabumi Selatan, khususnya Pajampangan, tengah menghadapi krisis listrik akibat seringnya pemadaman yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Hal ini mendorong puluhan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Pergerakan Masyarakat Sukabumi Selatan (JPMSS) untuk menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Sukabumi pada Selasa, 21 Januari 2025.
Audiensi tersebut digelar di ruang Bamus (Badan Musyawarah) gedung DPRD, dengan dihadiri oleh Ketua Komisi II Hamzah Gurnita, Komisi III Junajah Jajah Nurdiansyah, Mansurudin, dan Mohammad Reza Taojiri. Aab Abdul Malik, salah satu perwakilan JPMSS, mengungkapkan bahwa kebutuhan listrik di wilayah Pajampangan sangat tinggi, namun pemadaman listrik sering terjadi tanpa sebab yang jelas.
“Aliran listrik seperti digilir dengan alasan dari PLN kekurangan pasokan daya, sehingga alirannya tidak stabil. PLN sudah memberikan jawaban bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka akan menambah daya dengan membangun SUTT 150 KVA,” kata Aab.
Aab melanjutkan bahwa sebagian tower SUTT dan gardu listrik untuk wilayah Pajampangan dan Jampangkulon telah selesai dibangun. Namun, proyek ini terhambat di dua titik lahan yang disebut milik PT Cakra, sehingga pembangunan tidak bisa dilanjutkan.
“Persoalannya ada hambatan di dua titik pembangunan tower SUTT yang tidak diizinkan dibangun, karena lahan tersebut milik PT Cakra,” jelas Aab.
Beruntung, pihak DPRD yang diwakili oleh Komisi II dan Komisi III menyatakan dukungannya. “Alhamdulillah kami diterima oleh Komisi II dan Komisi III. Mereka kompak dan mendukung kami. Mereka akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Aab.
Sementara itu, anggota DPRD Junajah Jajah Nurdiansyah dari Komisi III menegaskan bahwa masalah ini akan segera dibahas dengan pimpinan DPRD dan melibatkan pihak terkait, termasuk PLN dan PT Cakra.
“Kegiatan ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Kami akan segera menyampaikan aspirasi masyarakat ke pimpinan DPRD dan memanggil pihak terkait untuk mengambil tindakan cepat,” ujar Junajah.
“Semoga secepatnya ada tindakan konkret. Kami akan panggil pihak PLN dan perusahaan terkait sesuai dengan aspirasi masyarakat Pajampangan yang sudah lama mengeluhkan hal ini,” tambahnya.
